Pusat Pengetahuan
Wawasan tepat
untuk keputusan cermat
Perspektif mendalam dari tim ahli kami tentang perpajakan, akuntansi, kepatuhan, dan strategi bisnis. Dirancang untuk membantu Anda navigasi kompleksitas regulasi Indonesia dengan keyakinan.
Featured Insight
Panduan Lengkap PMK 44 Tahun 2026: Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Kuasa Wajib Pajak
Berdasarkan pemaparan materi dari Samsul Arifin, S.E., M.M. (profil selengkapnya dapat diakses melalui
afrinsinergy
Afrin Sinergy Consulting
All Insights
Latest perspectives
Activity-Based Budgeting (ABB): Memahami Penyusunan Anggaran Berbasis Aktivitas
Mengenal Activity-Based Budgeting (ABB), pendekatan penyusunan anggaran berbasis aktivitas yang membantu perusahaan mengelola sumber daya, biaya, dan kegiatan operasional secara lebih terarah.
Read Article
Value Chain: Mengoptimalkan Setiap Aktivitas untuk Menciptakan Nilai bagi Pelanggan
Kenali bagaimana Value Chain membantu perusahaan mengoptimalkan aktivitas bisnis, mengelola biaya, dan menciptakan keunggulan kompetitif.
Read Article
Kantor Jasa Akuntan (KJA) : Mitra Profesional untuk Pengelolaan Keuangan Bisnis
Pengelolaan keuangan bukan sekadar mencatat transaksi. Kenali peran KJA dalam membantu bisnis membangun sistem keuangan yang lebih rapi, terstruktur, dan mendukung pengambilan keputusan.
Read Article
PMK Nomor 55 Tahun 2026: Aturan Baru Konsultan Pajak dan Kuasa Wajib Pajak
PMK Nomor 55 Tahun 2026 membawa perubahan dalam pengaturan Konsultan Pajak dan Kuasa Wajib Pajak, mulai dari klasifikasi izin, uji kompetensi, PPL, hingga pengawasan dan sanksi.
Read Article
AI Accountant: Perubahan Peran Akuntan di Era Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) tidak hanya mengubah cara pekerjaan akuntansi dilakukan, tetapi juga mendorong perubahan peran akuntan menjadi lebih analitis dan strategis. Pelajari bagaimana AI digunakan dalam akuntansi, tantangan dan peluang yang muncul, serta kompetensi yang perlu dipersiapkan akuntan untuk menghadapi masa depan.
Read Article
UU No. 4 Tahun 2026: Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Regulasi sektor keuangan kembali mengalami perubahan. Apa saja ketentuan baru dalam UU No. 4 Tahun 2026 dan bagaimana dampaknya terhadap sektor keuangan Indonesia? Simak rangkuman poin-poin pentingnya dalam artikel ini.
Read Article
Panduan Komprehensif Skema PPh 21: Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) 2025
Ditjen Pajak telah memperbarui skema perhitungan pemotongan PPh 21 dengan
Read Article
Urgensi Implementasi Akuntansi bagi Keberlanjutan dan Eskalasi UMKM
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar krusial yang menopang pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
Read Article
Ringkasan PMK No. 8 Tahun 2026: Kebijakan Baru Integrasi dan Penghimpunan Data Perpajakan
Di tengah pesatnya transformasi digital perpajakan nasional, integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak swasta (ILAP) menjadi fondasi utama penegakan transparansi dan efisiensi penerimaan negara.
Read Article
Peluang Kantor Jasa Akuntan (KJA) dalam Implementasi Good Corporate Governance (GCG)
Dalam era bisnis modern, penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah bergeser dari sekadar pemenuhan regulasi menjadi strategi utama untuk menjaga keberlanjutan dan nilai perusahaan.
Read Article
Panduan Praktis Laporan Arus Kas untuk Pengusaha & UMKM
Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows) adalah dokumen keuangan fundamental yang merekam seluruh alur masuk dan keluar uang kas atau setara kas dalam suatu periode operasional.
Read Article
Ringkasan Eksekutif PMK Nomor 37 Tahun 2025: Pemungutan Pajak Penghasilan pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 diterbitkan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan administrasi perpajakan di sektor digital. Melalui peraturan ini,
Read Article
Transformasi Pelaporan Keuangan dan Peran Strategis Intermediaries Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2025
Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memperkuat tata kelola pelaporan keuangan nasional melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan.
Read Article
Memahami PMK 111 Tahun 2025: Aturan Baru Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak dan Cara Merespons SP2DK di Coretax
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
Read Article
Tinjauan Yuridis dan Prosedural PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak serta Implementasinya pada Sistem Coretax
Penerapan sistem self-assessment dalam perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri
Read Article
Aturan Teknis Pajak Minimum Global (GloBE) di Indonesia
Peraturan ini hadir sebagai petunjuk teknis dan operasional untuk melaksanakan PMK 136/2024 dalam kerangka kesepakatan internasional OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Pillar Two/GloBE).
Read Article
Panduan Lengkap Penyampaian Laporan Tahunan PT di AHU Online
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI kini menyediakan layanan pelaporan secara digital untuk mempermudah Notaris dan pemilik PT. Berikut
Read Article
Menjelajahi Fondasi Data di Balik PER-6/PJ/2026
Laporan Keuangan ke SPT GloBE: Menjelajahi Fondasi Data PER-6/PJ/2026
Read Article
Update Peraturan Pajak Terbaru: Penataan PPh UMKM, Insentif PPh 21 DTP, dan Era Coretax
Pahami update regulasi perpajakan terbaru! Mulai dari penataan PPh Final UMKM 0,5%, insentif PPh 21 DTP, hingga implementasi Coretax System dan pedoman pengawasan DJP. Pastikan bisnis Anda siap dan patuh!
Read ArticleBimbingan profesional
Butuh saran khusus untuk bisnis Anda?
Tim ahli kami siap membantu menerjemahkan insight regulasi menjadi strategi praktis yang disesuaikan dengan industri dan skala bisnis Anda.